TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tidak ada rencana untuk cari untung dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) setelah para seniman beramai-ramai melancarkan protes.
Di depan anggota DPR, Anies mengungkapkan rencana membentuk lembaga pengelola Taman Ismail Marzuki, yang akan melibatkan Dewan Kesenian Jakarta sebagai wakil para seniman. Skema tata kelola yang tengah dikaji itu itu diharapkan rampung bersamaan dengan selesainya revitalisasi TIM pada tahun depan.
Anies mengatakan PT Jakarta Propertindo akan bertugas untuk memelihara sarana dan prasarana TIM. Adapun pengelolaan kegiatan kebudayaan di pusat kesenian itu akan diserahkan kepada Dewan Kesenian Jakarta dan Dinas Kebudayaan DKI.
“Keduanya bukan untuk cari untung, melainkan untuk peran pembangunan,” ujar dia setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Kamis 27 Februari 2020.
Suasana rapat dengar pendapat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta dengan Komisi X DPR di gedung Nusantara 1, DPR-MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2020. Tempo/Adam Prireza
Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah DKI dan PT Jakarta Propertindo setelah menerima pengaduan dari sekelompok seniman. Para seniman yang dimotori Radhar Panca Dahana itu merasa sama sekali tak diajak bicara sebelum pembongkaran Gedung Graha Bhakti Budaya dan Gedung Cipta.
Para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM itu khawatir DKI akan mengubah kawasan yang dibangun Gubernur Ali Sadikin pada 1968 itu menjadi tempat komersial dengan membangun hotel bintang lima di pusat kesenian itu.
Rencana hotel bintang lima itu muncul setelah PT Jakarta Propertindo diserahi tanggung jawab untuk membangun dan mengelola TIM selama 30 tahun. Untuk membiayai operasional dan mengembalikan modal revitalisasi TIM sebesar Rp 1,8 Triliun itu, Jakpro membangun hotel bintang lima.
